Asisten I Bidang Pemerintahan Herkolanus Roni memimpin jajaran Pemkab Sintang mengikuti zoom meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Mini Command Center Kantor Bupati Sintang pada Kamis, 6 November 2025.
Zoom meeting dilaksanakan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Asisten I Bidang Pemerintahan Herkolanus Roni menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk Kabupaten Sintang.
“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini untuk memberikan arahan, evaluasi, dan pendampingan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian MCSP dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan” tegas Herkolanus Roni
“saya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Kolaborasi Pemkab Sintang dengan KPK RI merupakan langkah penting untuk memperkuat pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program” terang Herkolanus Roni
Dalam kesempatan tersebut, tim KPK RI melakukan pemaparan dan evaluasi terhadap capaian MCSP 2025 secara umum untuk wilayah Kalimantan Barat sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pemkab Sintang mendukung MCSP sebagai instrumen yang digunakan KPK untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi di pemerintah daerah melalui delapan area intervensi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Publik, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Manajemen Barang Milik Daerah” terang Herkolanus Roni
“pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, inspektorat, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas” terang Herkolanus Roni
