Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk terus berupaya memperbaiki kondisi perumahan masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Program bantuan perumahan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Senentang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sintang, Hendrikus pada Senin, 10 November 2025 menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pendataan kebutuhan rumah di seluruh wilayah Sintang. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk mengusulkan program tiga juta rumah subsidi tahun 2026 yang digagas oleh pemerintah pusat.
“Saat ini kami masih menyiapkan data kebutuhan rumah di Kabupaten Sintang. Targetnya, pada tahun 2026 nanti kami bisa mengajukan usulan untuk program tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mudah-mudahan kita mendapat bagian dari program nasional itu,” ujar Hendrikus di Sintang, belum lama ini.
Menurutnya, kebutuhan rumah di Kabupaten Sintang masih tergolong tinggi. Ketimpangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. “Kebutuhan rumah di Sintang masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari persentase kebutuhan rumah dengan ketersediaannya yang masih timpang. Karena itu, kami terus berupaya menyiapkan data dan bekerja sama dengan pihak terkait agar Sintang bisa mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Hendrikus menekankan bahwa program perumahan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sosial. Dengan tersedianya hunian layak, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih sehat, produktif, dan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sintang juga berencana menggandeng sektor swasta dan lembaga pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni. Kolaborasi lintas sektor dianggap penting untuk memastikan program perumahan berjalan efektif dan tepat sasaran. (Rilis Kominfo Sintang)
